Banjarmasin, 23 Juli 2025 — Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terkait Perencanaan dan Penganggaran yang diselenggarakan di Balai Kota Pemerintah Kota Banjarmasin. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama seluruh kabupaten/kota untuk memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Rapat koordinasi ini diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan dihadiri oleh jajaran kepala daerah, pimpinan perangkat daerah, serta stakeholder terkait dari berbagai sektor. Fokus utama pembahasan adalah penguatan sistem perencanaan dan penganggaran yang akuntabel, terintegrasi, dan bebas dari praktik korupsi.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin menyampaikan komitmen penuh Dinas Sosial dalam mendukung tata kelola anggaran yang bersih dan tepat sasaran, khususnya dalam pelaksanaan program-program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
“Dinas Sosial sangat menyadari pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Setiap rupiah dari dana publik harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang paling membutuhkan,” ujar Kepala Dinas Sosial.
Rapat ini juga menjadi forum evaluasi dan penyelarasan sistem digitalisasi perencanaan anggaran daerah serta penguatan pengawasan internal dalam mencegah potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan.
Melalui sinergi antara KPK dan pemerintah daerah, diharapkan semangat antikorupsi dapat terus ditanamkan dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan, guna mewujudkan tata kelola yang profesional, jujur, dan berpihak pada rakyat.
